Pondok Pesantren 'Yaisra'

Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan sejumlah negara yang meneken perjanjian perdagangan bebas (FTA). Impor makin merajalela, sedangkan kenaikan ekspor lebih didorong oleh bahan mentah dan bahan baku. Perjanjian FTA dievaluasi.

Berdiri di atas tanah yang agak basah, Cepi Supriatna memandang nanar hamparan ladang di depan matanya. Dua hektare lahan miliknya ditanami kentang. Pagi itu, beberapa buruh baru saja usai memanen kentang. Tiga bulan ditanam, inilah waktunya Cepi menuai untung dari komoditas lahannya. Tapi petani asal Sukamanah, Pangalengan, Kabupetan Bandung, Jawa Barat, itu menggeleng lelah. "Dari satu hektare, saya cuma mendapat untung Rp 4 juta," katanya, mengeluh.

Biasanya, dari satu hektare tanaman kentang, Cepi bisa meraup laba sampai Rp 15 juta. "Itu jadi cerita lama," tutur lelaki berusia 45 tahun itu. Merosotnya keuntungan Cepi ini karena satu hal: banjir kentang di pasar. Kentang impor membuat pasokan kentang meluap, harga menjadi "hancur". Menurut Cepi, petani kentang sebenarnya baru saja menarik napas setelah sebelumnya megap-megap dihajar cuaca buruk.

Para petani kentang pun menuntut keadilan. Mereka berbondong-bondong ke Jakarta, berdemo meminta pemerintah tidak membuka lebar pintu masuk kentang impor. Sebelum kentang impor membanjiri pasar, kentang lokal dihargai Rp 6.000 hingga Rp 7.000 per kilogram. Pada saat ini, para tengkulak membanderol kentang petani Rp 3.500-Rp 4.000 per kilogram. Adapun harga kentang impor hanya di kisaran Rp 2.500 per kilogram. Jika situasi berlanjut, "Kami berpikir untuk mengganti kentang dengan komoditas lain," kata Cepi.

Namun berganti komoditas lain juga belum tentu ada jaminan untung. Beberapa tahun belakangan ini, sayuran dan produk holtikultura impor seperti wortel, kol, cabe, bawang putih, tomat, dan bawang merah pun membanjiri pasar. Begitu pula buah-buahan. Beberapa petani sudah beralih menjadi pedagang karena keuntungannya lebih menggiurkan. "Delapan tahun saya menjadi petani, sekarang lebih enak jadi pedagang," kata Norton Ginting, seorang pedagang di Pasar Sentral Medan, kepada Averos Lubis dari Gatra.

Maraknya sayuran dan holtikultura impor itu makin meneguhkan Indonesia sebagai pengimpor pangan karena sebelumnya makanan pokok seperti beras, jagung, dan kedelai juga diimpor. Hingga semester pertama tahun ini, impor beras mencapai 1,568 juta ton. Sumber beras terutama dari Vietnam, Thailand, Cina, India, dan Pakistan.

Adapun impor kedelai pada waktu yang sama mencapai 1,205 juta ton. Kedelai itu, antara lain, berasal dari Amerika Serikat, Malaysia, Brasil, dan Thailand. Sedangkan jagung, selama enam bulan pertama tahun ini, diimpor sebanyak 2,424 juta ton, antara lain dari India, Argentina, dan Amerika Serikat.

Kondisi itu menjadikan klaim Indonesia sebagai negara agraris tinggal kenangan belaka. Laut yang luas dengan pantai yang panjang juga tak bisa dikelola dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan garam yang berbahan baku air laut, Indonesia pun mesti mengimpor garam dari Australia, India, Singapura, Selandia Baru, dan jauh-jauh dari Jerman.

Jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Bila pada 2007 impor garam mencapai 1,661 juta ton, pada tahun lalu jumlahnya mencapai 2,083 juta ton. Hingga enam bulan pertama tahun ini, jumlah impor garam mencapai 2,121 juta ton. Tak cuma garam, ikan asin juga diimpor.

Makin maraknya pangan impor itu menunjukkan, pemerintah terlalu lama membiarkan ketergantungan pada petani asing. Ketahanan pangan menjadi memble karena tak ada langkah jitu. Contoh paling sederhana adalah tidak adanya proteksi pemerintah terhadap petani. Padahal, proteksi ini penting karena kalau petani ngambek dan tak mau lagi menanam komoditas seperti kentang dan tanaman pangan lainnya, itu bakal membuat negeri ini tambah merana oleh banjir pangan impor.

Untuk mempertahankan ketahanan pangan, banyak negara melakukan proteksi terhadap petani mereka. Harapannya, ya, supaya para petani tetap menanam produk pangan. Hal ini, misalnya, dilakukan negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Venezuela, Jepang, dan berbagai negara lainnya. Perlindungan itu, antara lain, dilakukan dengan membuat harga pangan stabil pada kondisi yang menguntungkan petani dan masyarakat pembeli.

Pemerintah Amerika Serikat dan Eropa, misalnya, membeli panenan petani mereka dengan harga normal ketika harga komoditas petani anjlok di pasar. Atau membeli panenan petani dengan harga normal ketika produksi meluber, yang dikhawatirkan membuat harga jatuh.

Pemerintah Amerika Serikat kemudian memberikan komoditas hasil pembelian dari petaninya itu kepada negara-negara berkembang dalam bentuk bantuan pangan. Bantuan ini sifatnya tidak gratis, boleh dibayar dalam jangka panjang dengan bunga murah. Seolah-olah Pemerintah Amerika Serikat membantu negara berkembang, padahal mereka sebenarnya melakukan itu untuk melindungi petaninya. Program Pemerintah Amerika Serikat ini dikenal sebagai Public Law 480.

Tak hanya produk pangan, produk impor lainnya juga membanjiri pasar Indonesia. Dari pakaian jadi, barang elektronik, mainan anak, sepatu, dan berbagai produk konsumsi lainnya. Produk impor itu merambah ke pasar tradisional, pasar kaget, kaki lima, pedagang keliling, hingga pusat grosir seperti Pasar Tanah Abang dan berbagai pasar modern lainnya.

Produk impor, baik pangan maupun barang konsumsi, itu makin merajalela pasca-pemberlakuan China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA) per 1 Januari 2010. Pada awal penerapan CAFTA, lonjakan impor tak terlalu terasa. Pelan tapi pasti, produk Cina bak "bah yang menghanyutkan produksi lokal ke laut". Pabrik-pabrik bertumbangan, tenaga kerja di-PHK.

Erwin Aksa, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, menyebutkan bahwa pasca-CAFTA, sebanyak 20% industri gulung tikar dan pengurangan tenaga kerja mencapai 15%. Pada 2010 atau tahun pertama pemberlakuan CAFTA, defisit perdagangan Indonesia-Cina lebih dari US$ 5 milyar, dengan rincian ekspor Indonesia ke Cina sebesar 14,072 milyar dan impor dari Cina US$ 19,687 milyar.

Salah satu barang impor yang "berhasil" menggusur produk lokal adalah peralatan elektronik. Pada saat ini, produsen lokal hanya kebagian 30% dari pasar nasional, yang kapitalisasinya mencapai Rp 24 trilyun. Artinya, dari jumlah itu, produsen dalam negeri hanya kebagian Rp 7,2 trilyun.

Sebenarnya, kalau yang diimpor berupa komponen atau model, tidak menjadi masalah. Sebab, untuk membuat bahan baku itu menjadi produk jadi, masih diperlukan proses produksi yang menyerap tenaga kerja. "Namun, kenyataannya, mayoritas adalah produk jadi sehingga tidak memberi nilai tambah di dalam negeri," kata Ali Soebroto Oentaryo, Ketua Umum Gabungan Industri Elektonik.

Produk elektronik yang diimpor gelondongan antara lain telepon seluler (ponsel). Setiap tahun, lebih dari 25 juta ponsel baru diimpor. Sebagian memakai merek lokal tapi "made in China". Pemerintah sendiri terkesan hanya bisa bengong menyikapi kondisi itu. Sudah bertahun-tahun impor ponsel berlangsung, tak tampak upaya khusus untuk menggiring investor seperti Nokia, Sony Ericsson, dan yang lainnya untuk mendirikan pabrik di sini.

Yang lebih mengenaskan, produsen ponsel lokal yang memiliki pabrik di sini akhirnya memilih menjadi pedagang. Mereka memesan barang ke pabrik di Cina, ditempel merek lokal, lalu diimpor ke sini, dijual seolah-olah produk Indonesia. Adalah lemahnya daya saing yang membuat industri lokal tak bisa berkembang baik. Sudah begitu, keran impor makin dibuka lebar. Tambah repotlah industri lokal.

Laporan World Economic Forum bertajuk "Global Competitiveness Report 2011-2012" menunjukkan, daya saing Indonesia menurun dari peringkat ke-44 ke peringkat ke-66. Selain itu, laporan lain, yakni dari International Finance Corporation berjudul "Doing Business 2012", menunjukkan bahwa peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia merosot dari urutan ke-126 menjadi ke-129 dari 183 negara.

Lemahnya daya saing itu, antara lain, disebabkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia yang masih rendah. Misalnya pelabuhan dan jalan. Ini membuat biaya logistik di Indonesia termasuk yang tertinggi di Asia. Biaya angkut jeruk dari Kalimantan ke kota di Jawa, misalnya, lebih mahal dibandingkan dengan biaya logistik jeruk dari Cina ke Jawa. Kredit dari perbankan untuk menambah modal kerja atau menciptakan usaha baru juga sangat mahal. Tingkat suku bunga pinjaman perbankan Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara.

Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan daya saing itu juga belum terasa. Sudah begitu, koordinasi di antara kementerian tidak berjalan baik. Kementerian Perindustrian yang pro-industri dalam negeri berseteru dengan Kementerian Perdagangan yang dituding pro-impor. Yang terbaru, Kementerian Pertanian merasa tak diajak bicara terkait impor kentang.

Kementerian Perdagangan selama ini memang diidentikkan dengan kementerian impor. Kebijakannya dinilai memberikan peluang lebih besar bagi produk asing untuk "menjajah" negeri ini. Yang penting, barang tersedia murah di pasar, tanpa memikirkan nasib industri lokal yang berguguran. Kalau impor makin diberi ruang, adalah sebuah keniscayaan di masa mendatang pabrik-pabrik lebih banyak yang gulung tikar. Kalau sudah begitu keadaannya, generasi mendatang mau kerja di mana? Apakah kita mau anak-cucu nanti menjadi tenaga kerja di luar negeri (TKI dan TKW)?

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Deddy Saleh, menampik tudingan bahwa pihaknya pro-impor. "Sebenarnya tidak begitu," katanya. Maraknya impor itu, antara lain, terjadi karena kebutuhan nasional yang bertambah, sedangkan produksi dalam negeri tak mencukupi dan adanya perjanjian perdagangan bebas (FTA).

Sebelum meneken FTA itu, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, dan Kementerian Perindustrian. "Menteri Perdagangan sebagai chief negosiator dan setiap negosiasi pasti melibatkan kementerian lain, dan mereka hadir," ujarnya. "Jadi, FTA itu kebijakan pemerintah, bukan Kementerian Perdagangan," ia menambahkan.

Pemberlakuan FTA itu, kata Deddy Saleh, juga tak sepenuhnya negatif. Ini bisa dilihat dari neraca perdagangan Indonesia-Cina selama ini. "Ekspor kita ke Cina menduduki rangking kesatu. Yang tadinya ekspor nomor satu ke Amerika, selanjutnya ke Jepang, Eropa, atau Singapura," katanya. Ekspor ke Cina dari Januari hingga Agustus 2011 mencapai US$ 12,8 milyar atau tumbuh 56,19% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sedangkan angka impor dari Cina pada Januari-Agustus 2011 mencapai US$ 16,37 milyar atau tumbuh 26,9%. Dari data itu diketahui, selama delapan bulan pertama tahun ini, defisit perdagangan Indonesia-Cina mencapai US$ 3,539 milyar. Namun, secara umum, menurut Deddy Saleh, neraca perdagangan Indonesia dari Januari hingga Agustus 2011 surplus. Angka ekspor mencapai US$ 134,846 milyar dan impor US$ 114,842 milyar.

Namun data impor yang disodorkan Kementerian Perdagangan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) tidak sepenuhnya diyakini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Sebab impor yang tercatat pada saat ini tidak sepenuhnya menggambarkan data riil di lapangan, yang diperkirakan lebih besar. Adalah masuknya barang selundupan dalam jumlah besar yang membuat produk lokal semakin terdesak. Karena itulah, Apindo meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap barang selundupan itu.

Maraknya impor itu menjadi keprihatinan tersendiri bagi Menteri Keuangan, Agus Martowardojo. Karena itu, pihaknya akan mengkaji sejumlah perjanjian FTA yang selama ini diikuti Pemerintah Indonesia. Sejauh ini, FTA yang diikuti Indonesia adalah perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN, ASEAN dengan Cina, ASEAN dengan Korea, dan ASEAN dengan India. Yang terbaru adalah ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru. Sedangkan FTA bilateral dilakukan dengan Jepang.

Pemerintah Indonesia, kata Agus, harus segera menindaklanjuti sejumlah komitmen FTA dengan aksi yang jelas. Bila tidak, Indonesia berada di posisi lemah dalam persaingan dagang internasional. Selain itu, posisi industri dalam negeri juga harus diperkuat agar mampu bersaing dengan produk impor. Untuk ekspor, Indonesia harus lebih meningkatkan produk olahan, bukan bahan mentah ataupun bahan baku.

Direktur Statistik Distribusi BPS, Satwiko Darmesto, menyatakan bahwa dalam hubungan antar-negara, ekspor-impor tak terhindarkan. Bila dilihat dari angka impor dan ekspor, masing-masing mengalami kenaikan.

Namun, Satwiko mengingatkan, naiknya angka ekspor itu cenderung didominasi produk barang mineral. "Itu barang mineral naik gampang. Tinggal ngeruk, tidak memerlukan usaha lebih," katanya. Misalnya ekspor batu bara dan nikel yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Begitu pula ekspor bahan baku dan bahan mentah yang juga naik.

Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan yang baru dilantik pada 20 Oktober lalu, bertekad untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan mitra dagang yang selama ini sangat jomplang, termasuk dengan Cina. Kalau dilihat dari statistik, Indonesia mengalami defisit perdagangan terutama dengan negara yang menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia, yaitu Cina, Australia, dan Selandia Baru.

Impor, kata Gita, adalah hal yang wajar, tapi ketergantungan terhadap impor bukan hal wajar. Cepi berharap, Menteri Perdagangan yang baru itu bisa mengendalikan impor dengan baik, sehingga ia tak perlu banting setir sebagai pedagang kentang.(Gatra, Laporan Utama No.50,Kamis, 27/10/2011)